Cara Mudah Membersihkan AC Split di Rumah dan Kantor Secara Mandiri

April 10, 2017

Menjadi generasi Z dengan semboyan “do-it-yourself” memiliki banyak manfaat bagi Anda. Salah satunya adalah menghemat pengeluaran Anda secara signifikan. Ingin menjadi generasi mandiri yang mampu melakukan semua pekerjaan sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain? Mulailah dari hal-hal yang paling sederhana. Salah satu cara yang dapat Anda lakukan adalah dengan memilih peralatan elektronik yang awet dan mudah dirawat, sehingga Anda tidak perlu memanggil teknisi saat akan membersihkannya. Dengan berbagai macam pilihan desain dan harga AC, Anda harus cermat memilih AC dengan desain yang efektif dan mudah perawatannya.

Dengan berbagai macam pilihan desain dan harga AC, pilih AC dengan bentuk segitiga yang memiliki filter AC lebih lebar dan mudah dibuka, sehingga filter AC dapat dengan mudah dibersihkan sendiri tanpa perlu memanggil teknisi. AC Anda tetap dingin karena mudah dibersihkan dan Anda pun dapat hemat sampai 600 ribu Rupiah per tahunnya.

Dengan tingkat polusi yang sangat tinggi di Indonesia, membersihkan filter AC secara teratur merupakan hal yang sangat penting. Karena jika tersumbat, performa AC Anda akan menurun. Hal itu bisa ditandai dengan AC yang bersuara, kurang dingin dan lebih boros listrik. Dan jika Anda memanggil teknisi untuk selalu melakukan hal ini, pengeluaran Anda bisa membengkak. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk mengetahui cara membersihkan filter AC Anda sendiri.

Selain tumpukan debu yang tampak kasatmata dan bau apek yang keluar dari AC, suara berisiknya juga mengindikasikan bahwa AC Anda sudah waktunya dibersihkan. Walau begitu, AC yang tetap beroperasi seperti biasa dan tidak menunjukkan tanda apa pun, tidak selalu berarti bersih. Idealnya, AC perlu dibersihkan 3-6 bulan sekali untuk pemakaian wajar 6-12 jam sehari.

Di sisi lain, seringkali kita merasa privacy sedikit terganggu dimana AC indoor yang terpasang di ruang – ruang pribadi kita, seperti kamar tidur, ruang kerja pribadi, ruang keluarga harus dibersihkan oleh teknisi atau tenaga ahli di bidang perawatan AC. Terkadang harus ada perabotan rumah tangga anda yang harus di geser agar teknisi lebih leluasa melakukan pembersihan AC di rumah Anda.

Terlepas dari itu semua, agar hal ini tidak terjadi, ada baiknya sebelum anda memasang AC baru sebaiknya anda pertimbangkan letak atau lokasi terpasangnya AC indoor Anda. Usahakan dipasang di daerah yang mudah dijangkau oleh petugas perawatan AC tanpa harus menggeser perabotan rumah tangga Anda.

Jika  Anda memiliki waktu luang dan keinginan untuk belajar, ada solusi lain yang bisa Anda ambil untuk mengatasi masalah privacy anda tersebut, yaitu dengan mempelajari Cara Mudah Membersihkan Sendiri ( Perawatan ) AC Di Rumah Anda. Jika Anda berminat, Anda bisa terlebih dahulu menyaksikan video tutorial berikut ini yang berisi tentang langkah – langkah yang harus anda lakukan untuk proses Membersihkan Sendiri ( Perawatan ) AC Di Rumah anda. Selamat menyimak…

Berikut Uraian Singkat Tentang Cara Mudah Membersihkan Sendiri ( Perawatan ) AC Split Di Rumah Anda

Membersihkan AC rumah hanyalah memerlukan kemauan saja dan Anda pasti dapat melakukannya. Tidak banyak peralatan yang diperlukan. Membersihkan atau menyemprot AC rumah tangga hanya memerlukan semprotan air bertekanan saja, bahkan tidak perlu dengan tekanan tinggi, yang penting bisa disemprotkan.

Pada umumnya pemilik AC takut terjadi kerusakan saat menyemprotkan air ke outdoor maupun indoor. Padahal sebenarnya outdoor di desain sedemikan rupa sehingga air tidak akan masuk ke sistem kelistrikan. Bahkan banyak diantara mereka menyemprotkan air bertekanan saat AC masih hidup, dan jelas akan muncrat airnya kalau baling-balingnya tengah berputar 🙂

Kemungkinan lain alasan orang-orang tidak mau membersihkan AC sendiri adalah tidak mau ribet dengan plastik yang biasanya dimasukkan ke indoor ac ruangan saat disemprot air bertekanan. Padahal sebenarnya bagian indoor tidak harus disemprot air bertekanan. Dengan membersihkan filter juga sudah cukup, karena filter AC sangat lembut dan rapat, maka debu tidak akan masuk ke kipas blower. Sehingga plastik panjang untuk menutup indoor sebenarnya nyaris tidak diperlukan.

Sebelum anda membersihkan filter udara indoor, maka Anda buka dahulu tutup indoor sebelah atas. Tutup indoor ini dapat dibuka dengan menarik sedikit karena hanya dikunci dengan sistem klem.
Ambil filter udara indoor dan bersihkan dengan air. Saat membersihkan filter udara indoor, disarankan jangan disikat karena terbuat dari bahan plastik lembut yang mudah robek. Cukup disemprot dengan air bertekanan rendah saja. Setelah itu bersihkan perangkat AC indoor anda dengan kuas agar debu – debu yang menempel di kipas blower bisa di bersihkan.

Sekarang giliran membersihkan bagian outdoor. Namun untuk berjaga jaga sebaiknya matikan AC dan cabut stop kontak biar aman. Langkah selanjutnya semprot dengan air bertekanan ( tidak perlu tinggi ) hingga bersih pada baling-balingnya.

Sangat gampang bukan ????

Apa ?? Masih takut ?? Bingung ???

Okay, simak terus pembahasan di artikel ini…

Membersihkan AC rumah tangga tidak perlu terlalu sering, cukup 3-6 bulan sekali sudah cukup. Kecuali jika rumah anda dipinggir jalan yang ramai, banyak debu. Dengan membersihkan AC rumah anda sendiri, paling tidak anda dapat menghemat biaya dan tentu saja menambah pengalaman dan keahlian Anda bukan? Biaya pembersihan AC di Kota Kediri Jawa Timur sebesar Rp. 50.000,-. Ya cukup lumayan sebenarnya.

 

Cara Kerja Teknisi AC Profesional

Secara teknis, teori membersikan AC yang di lakukan para teknisi profesional sangat gampang sekali. Anda bisa mempelajari, siapa tahu ini menjadi inspirasi bagi anda untuk mengambil profesi ini sebagai mata pencaharian alternatif Anda.

Sebelum mencuci AC kita harus mempersiapkan alat – alat yang diperlukan, yaitu sebagai berikut :

Alat yang diperlukan :

  1. Tangga Lipat
  2. Obeng untuk membuka tutup indoor
  3. Catcher ( Alat untuk menyemburkan air / untuk mencuci ) + selang
  4. Plastik penutup Indoor
  5. 2 buah timba, pertama untuk menampung kotoran saat membersihkan AC indoor, dan yang kedua berisi air bersih untuk disemprotkan menggunakan catcher
  6. Kanebo (untuk membersihkan air yang tersisa di indoor setelah dibersihkan)
  7. Kabel listrik / stop kontak minimal 10 meter

Sebelum memulai proses pencucian, kita harus mempersiapkan alat terlebih dahulu yang digunakan untuk mencuci yaitu mempersiapkan catcher, caranya adalah sebagai berikut :

Cara untuk mempersiapkan Catcher :

  1. Siapkan catcher dengan cara mengeluarkan dari kotaknya
  2. Pasang pipa besar di tempat yang telah tersedia
  3. Pasang pipa putih/pipa kecil di atas pipa besar tersebut
  4. Pasang pipa untuk menyedot air dari dalam bak
  5. Sambungkan catcher dengan aliran listrik

Setelah mempersiapkan catcher, maka cucilah AC tersebut. Cara mencucinya ada 2, yaitu mencuci indoor dan outdoor. Caranya adalah sebagai berikut :

Cara mencuci Indoor :

  1. Matikan AC dan cabut kabelnya dari sumber listrik.
  2. Baca buku petunjuk AC Anda untuk mengetahui cara melepas dan cara membersihkan filter AC tersebut.
  3. Lepaskan dulu casing nya, lalu buka casing dari indoornya
  4. Sebelum mencuci, pasang plastik sesuai area semprot anda agar tidak kotor pada temboknya. Anda juga harus menutupi bagian komponen pcb dengan sebuah kantung plastik, agar air tidak mengenai komponen pcb, karena apabila air mengenai komponen PCB akan mengakibatkan kerusakan dan ac split tidak akan berfungsi/mati total.
  5. Lepas filter AC, lalu bilas di bawah aliran air. Jika sangat kotor, cuci dengan sabun cuci piring cair, seperti Sunlight, kemudian bilas hingga kotorannya luruh.
  6. Keringkan filter di tempat teduh tanpa menjemurnya di bawah terik matahari.
  7. Cucilah indoor dengan cara ke atas kebawah  untuk mencegah fin (jaring – jaring Refrigatornya tidak membengkok )
  8. Kalau sudah bersih, maka tutup lagi indoornya. Lalu bersihkan sisa air dengan kanebo
Mesin catcher / steam yg merknya terkenal dapat secara otomatis ke posisi off bila pada ujung spray gun ditutup. Tapi bila mesin steam anda tidak otomatis, saya sarankan pada waktu pencucian AC, anda meminta bantuan seseorang untuk mengoperasikan mesin steam dan menambahkan air kedalam bak yg susut karena terhisap oleh mesin steam. Lakukan penyemprotan pada evaporator bagian atas dulu, lalu turun kebagian bawah dan lakukan berulang-ulang sampai evaporator bersih dari kotoran dan lumut.
untuk itu pergunakan selang yg panjangnya 50 cm yg diameternya lebih kecil dari lubang pembuangan air, agar selang dapat masuk ke lubang pembuangan air dan semprotkan selang tersebut agar kotoran/lumut yg berada pada selang pembuangan air dapat dibersihkan/dikeluarkan.
setelah bagian evaporator dibersihkan, beralih kebagian blower yg berada dibawah evaporator. Lakukan penyemprotan sampai air yg mengalir keluar melalui terpal menjadi bening/bersih.
lakukan lagi penyemprotan pada bagian evaporator dan bagian blower sampai benar-benar indoor unit menjadi bersih.

Cara mencuci Outdoor :

  1. Cucilah outdoor menggunakan catcher dengan cara ke atas kebawah agar fin pada outdoor tidak membengkok. Semprotkan bagian condenser (kipas) yang dipenuhi oleh debu, cuci outdoor sampai debunya bersih. Kalau kipas ditutupi debu tebal dan menghitam, itu artinya outdoor sangat kotor.
  2. Setelah outdoor dinyatakan bersih, lalu nyalakan AC dan bersihkan sisa air yang menetes di lantai.

Sangat Mudah Bukan???

Selalu bergantung pada teknisi untuk melakukan perawatan AC Anda? Saatnya berubah!!! Jadilah generasi mandiri yang dapat melakukan semuanya sendiri. Hemat pengeluaran Anda hingga 600 ribu Rupiah per tahun dengan cara membersihkan filter AC Anda sendiri secara teratur. Mudah dan hemat, tunggu apa lagi? Anda pun pasti dapat melakukannya.

 

Sumber :

  1. http://distributorbanradial.com/elektronik/mengapa-anda-tidak-belajar-mencuci-ac-rumah-sendiri/
  2. http://panduanservice.com/service-ac/

0

Cara Mengurus IMB Rumah Yang Sudah Lama Dibangun

April 9, 2017

Mengenai bangunan lama dibolehkan atau wajib mengurus IMB ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 48 yang berbunyi Bangunan gedung yang telah berdiri, tetapi belum memiliki izin mendirikan bangunan pada saat undang-undang ini diberlakukan, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan harus mendapatkan sertifikat laik fungsi berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Memang bunyi undang-undang tersebut tidak mengkhususkan bangunan untuk rumah, tinggal tapi bangunan yang disebut adalah termasuk rumah tinggal. Dapat dilihat bahwa bangunan yang sudah berdiri wajib mengurus IMB asalkan masih layak dan berada di lingkungan pemukiman. Nanti akan ada petugas yang memeriksa kelaikan bangunan secara teknis. Jika bangunan masih layak oleh pengkaji teknis tersebut, maka bangunan tersebut dapat diberikan IMB.

Akan halnya peruntukan lokasi tersebut bukan untuk rumah tinggal, seperti untuk penghijauan, taman, daerah komersil atau perkantoran, perdagangan dan jasa, maka IMB untuk rumah tinggal di lokasi tersebut tidak akan terbit.

Pengurusan IMB untuk rumah tinggal yang kecil dengan batasan luas tertentu masih bisa diurus di Dinas Tata Ruang di Kecamatan setempat. Persyaratan untuk mengurus IMB rumah tinggal yang sudah ada bangunannya ini sama saja dengan pengurusan IMB rumah baru, diantaranya:

  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  3. Fotokopi surat bukti kepemilikan tanah
  4. Surat pernyataan (di atas meterai) dari pemohon yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai tidak dalam keadaan sengketa
  5. Ketetapan Rencana Kota (KRK)
  6. dan persyaratan yang diatur oleh ketentuan lain

Berkas-berkas tersebut dilengkapi dengan gambar kerja yang ditandatangani oleh perencana yang memiliki ijin. Jika bangunannya sudah ada, maka pemilik atau orang yang ditunjuk harus membuat gambar kerja berdasarkan bangunan tersebut.

Jika kita tidak familiar dengan istilah-istilah di atas, maka sebaiknya langsung saja konsultasi ke kantor kecamatan setempat, disana kita akan diberi pengarahan mengenai apa saja yang harus dilengkapi dan dilakukan. Biasanya petugas sudah mengenal orang yang bisa membantu memenuhi segala persyaratan untuk pengajuan IMB tersebut.

Mengenai besaran biaya yang harus disediakan untuk mengurus IMB untuk rumah tinggal ini sama sekali tergantung kebijakan daerah setempat, sebaiknya tanyakan langsung ke petugas secara langsung.

Retribusi IMB dihitung dengan rumus Luas total lantai bangunan x Harga Satuan. Pembayaran Retribusi IMB dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Suku Dinas Perizinan Kota Admionistrasi dan pembayaran dilakukan di Kas Daerah. Setelah diperoleh Bukti Pembayaran Retribusi/Surat Tanda Setoran (STS) dari Kas Daerah, maka lembar untuk P2B diserahkan ke Loket Pelayanan IMB.

0

Cara dan Persyaratan Mengurus Ijin Gangguan (HO)

April 3, 2017

Salah satu hal yang diperlukan untuk mengurus legalitas usaha adalah pembuatan Izin Gangguan atau HO. Meski sempat pemerintah tahun 2016 hendak meniadakan ijin ini, tapi ternyata ijin ini diberlakukan lagi karena berpotensi mengurangi jumlah pendapat daerah.

Ada beberapa jenis usaha yang memang mewajibkan kita untuk memiliki HO, di antaranya; usaha industri bahan kimia, industri penyulingan, usaha penyembelihan , usaha tembakau, pergudangan, pabrik porselen dan tanah, industri pembuatan kapal, dan industri lain yang sejenis. Selain itu HO juga digunakan sebagai syarat mengurus pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Ijin gangguan adalah ijin tempat usaha orang pribadi/ badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan dan kerugian.

Masa Berlaku izin gangguan adalah selama usaha masih berjalan dan selama tidak terjadi perubahan pada usaha tersebut, misalnya pindah lokasi, berganti jenis usaha, dan sebagainya.

Berikut beberapa persyaratan untuk mengurus ijin HO pada umumnya :

  1. Mengisi formulir permohonan bermaterai.
  2. Foto copy KTP pemohon atau pemilik usaha yang masih berlaku.
  3. Foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat tanah).
  4. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila tempat usahanya bukan milik sendiri atau perjanjian sewa – menyewa para pihak yang terkait.
  5. Foto copy akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum (PT, CV, Yayasan, dan lain-lain)
  6. Foto copy pengesahan badan hukum.
  7. Fotokopi NPWP perusahaan
  8. Dokumen lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL).
  9. Rekomendasi dari institusi terkait untuk usaha tertentu.
  10. Foto copy IMB.
  11. Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir
  12. Surat Persetujuan Tetangga
  13. Surat Keterangan Domisili Usaha

Semua berkas dimasukkan pada stofmap warna hijau.
Untuk perpanjangan HO, maka HO yang lama juga dilampirkan.

 

Prosedur Mengurus Izin Gangguan (HO)

  1. Pemohon datang ke Kantor kecamatan untuk mengambil berkas permohonan, dimintakan persetujuan tetangga tempat usaha, diketahui oleh Dukuh, Lurah dan Camat, lembar pertama bermaterai Rp 6.000
    Berkas diserahkan lagi keloket kecamatan untuk diteliti kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan, Anda akan menerima tanda bukti penerimaan permohonan perizinan.
  2. Kelompok Kerja melalui sekretariat KPP menyampaikan berkas perizinan kepada Dinas Ketenteraman dan Ketertiban.
  3. Diproses di Dinas Ketentraman dan Ketertiban cq Seksi Perizinan untuk diteliti ulang, peninjauan lokasi bersama instansi terkait, membuat berita acara hasil peninjauan lapangan, dibuat perhitungan biaya retribusi.
  4. Pemohon membayar di KPP dengan formulir warna putih.
  5. Bukti pembayaran warna hijau dan penetapan retribusi warna putih diserahkan oleh petugas KPP.
  6. Dibuatkan Konsep Surat Izin dan Serifikat Izin Gangguan.
  7. Paraf Bidang Ketentraman dan Ketertiban dan tanda tangan Kepala Dinas atas nama Bupati serta diberi nomor dan dikirim ke KPP.
  8. Pemohon mengambil izin gangguan.

Lama Proses Pengurusan HO : adalah 14-25 Hari kerja.

0

Prosedur dan Syarat Pendirian PT Terbaru

April 3, 2017

Sejak awal tahun 2016, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mempermudah prosedur memulai usaha. Hal ini sepertinya dikarenakan jumlah pengusaha di Indonesia yang masih sangat sedikit dibandingkan negara tetangga, Singapura. Mendirikan usaha baru dinilai memberikan nilai tambah karena akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan menggerakkan laju perekonomian. Salah satu hal yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mempermudah prosedur pendirian Perseroan Terbatas (PT).

Dalam Paket Kebijakan XII Jokowi, ditetapkan standar waktu dan biaya mengurus dokumen-dokumen pendirian usaha yang lebih cepat dan lebih murah. Biaya pemesanan dan penetapan Nama Perusahaan hanya Rp 200.000 dengan waktu pengurusan hanya 2 hari kerja.

Biaya pembuatan akte Pendirian Usaha di Kantor Notaris hanya Rp 1 juta dengan waktu 1 hari kerja. Biaya pengesahan akte Pendirian Usaha di Kantor Kementerian Hukum dan HAM dengan waktu 1 hari kerja.

Pemangkasan prosedur ini pun menghabiskan waktu 10 hari dari awalnya 47 hari. Dan izin yang diperlukan pun hanya tiga, yakni SIUP dan TDP terbit bersamaan serta akta pendirian. Sementara sebelumnya membutuhkan lima izin, SIUP, TDP, Akta pendirian, izin tempat usaha, dan izin gangguan.

Total modal dan biaya yang dibutuhkan, baik modal yang harus disetor dan biaya notaris serta perijinan, tidak sampai 20 juta untuk PT kecil.

Berikut tujuh cara mendirikan PT dengan deregulasi tersebut:

1. Pengajuan nama perusahaan, pembayaran untuk pesan nama, penerbitan izin penggunaan nama perusahaan dilakukan dalam satu sistem pelayanan dengan lama proses pengurusan dua hari kerja dengan biaya Rp200 ribu.

2. Memperoleh standar akta perusahaan dari notaris, satu hari kerja dengan biaya Rp1 juta.

3. Pengajuan izin pendirian badan hukum, penerbitan izin pendirian badan hukum, pembayaran PNBP, pengesahan badan hukum, satu hari kerja dengan biaya Rp1 juta.

4. Pengajuan SIUP dan TDP serta BPJS Kesehatan secara online di PTSP, satu hari kerja tanpa biaya.

5. Pendaftaran perusahaan di Dinas Tenaga Kerja, satu hari kerja tanpa biaya.

6. Pengajuan daftar BPJS Ketenagakerjaan secara online, dua hari kerja tanpa biaya

7. Mendapatkan nomor NPWP dan VAT Collector Number Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) secara online.

Sangat dimudahkan bukan ??

Namun sebelum Anda memutuskan untuk membuat PT, ada baiknya membaca prosedur dan persyaratannya terlebih dahulu yang lebih detail.

Berikut ini kami paparkan prosedur dan syarat pendirian PT terbaru yang wajib anda ketahui bila ingin memulai atau mengembangkan bisnis.

1. Pengertian PT

Dalam melangsungkan suatu bisnis, para usahawan membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertansaksi. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya. Sarana usaha yang paling populer digunakan adalah Perseroan terbatas (PT), karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu:

  • Merupakan bentuk persekutuan dan badan usaha yang berbadan hukum
  • Merupakan kumpulan modal/saham
  • Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya
  • Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas
  • Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi
  • Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
  • Kekuasaan tertinggi berada pada RUPS

Dasar Hukum pembentukan PT Tertutup (PT Biasa) berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun syarat-syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007  adalah sebagai berikut:

1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih (ps. 7(1))
2. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia
3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (ps. 7 ayat 2 & ayat 3)
4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4)
5. Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (ps. 32, ps 33)
6. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (ps. 92 ayat 3 & ps. 108 ayat 3)
7. Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA

Sedangkan persyaratan material berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada Notaris pada saat penanda-tanganan akta pendirian adalah:

1. KTP dari para Pendiri (minimal 2 orang dan bukan suami isteri). Kalau pendirinya cuma suami isteri (dan tidak pisah harta), maka harus ada 1 orang lain lagi yang bertindak sebagai pendiri/ pemegang saham.
2. Modal dasar dan modal disetor.
Untuk menentukan besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor ada strateginya. Karena semua itu tergantung pada jenis/kelas SIUP yang di inginkan. Penentuan kelas SIUP bukan berdasarkan besarnya modal dasar, melainkan berdasarkan besarnya modal disetor ke kas Perseroan.
Kriterianya adalah:
1. SIUP Kecil modal disetor s/d Rp. 200jt
2. SIUP Menengah modal disetor Rp. 201jt s/d Rp. 500jt
3. SIUP Besar modal disetor > Rp. 501jt

Besarnya modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 50% dari modal dasar, untuk memberikan kesempatan bagi Perusahaan apabila sewaktu-waktu akan mengeluarkan saham dalam simpanan, tidak perlu meningkatkan modal dasar lagi. Namun demikian, boleh juga modal dasar = Modal disetor. Tergantung dari kebutuhan.

Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing pendiri (prosentasenya) tidak ada aturannya, jadi hanya sesuai kesepakatan saja. Misalnya: A = 25%, B = 50%, C = 25%

3. Susunan Direksi dan komisaris serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

Pada dasarnya PT dapat didirikan oleh paling sedikit dua orang. Setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Jika Anda belum memiliki orang profesional yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan direksi dan komisaris, maka dua jabatan tersebut dapat diambil dari pendiri atau pemegang saham. Jadi satu pemegang saham merangkap sebagai direksi, yang satu lagi sebagai komisaris. Tidak boleh 1 orang merangkap sebagai direksi sekaligus komisarisMasing-masing organ mempunyai fungsi yang berbeda, tidak mungkin fungsi komisaris dijabat oleh direksi mengingat tugas komisaris adalah mengawasi direksi. Demikian pula fungsi direksi tidak bisa merangkap jadi komisaris karena bagaimana bisa seseorang mengawasi dirinya sendiri?

Pada dasarnya RUPS (Rapat umum pemegang saham) dapat menunjuk pihak ketiga untuk duduk sebagai komisaris ataupun direksi, hal ini umum dilakukan. Namun terdapat kemungkinan menentukan siapa yang akan duduk sebagai komisaris atau direksi mengalami kesulitan, mengingat memenuhi syarat 2 (dua) orang pendiri saja sebuah perseroan terbatas kadang juga merasa sulit. Apakah jabatan organ berjumlah 3 (tiga) yakni RUPS, direksi, atau komisaris harus dipenuhi semua? bagaimana jika salah satu dari ketiga jabatan tersebut tidak dapat dipenuhi, apakah perusahaan tanpa komisaris atau tanpa direksi mungkin?, atau apakah jabatan komisaris atau direksi dapat ditempati oleh orang yang sama, misalkan di dalam perseroan terbatas hanya ada dua pendiri, mungkinkan dua orang pendiri berkedudukan sebagai komisaris atau direksi sekaligus. Ketentuan UUPT tidak mengatur mengenai hal ini, sehingga di dalam praktik tidak jarang perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang tidak tertib di dalam memenuhi syarat tiga organ tersebut, termasuk di dalam menjalankan kewenangan ketiga organ itu. Padahal masing-masing organ mempunyai fungsi yang berbeda, tidak mungkin fungsi komisaris dijabat oleh direksi mengingat tugas komisaris adalah mengawasi direksi.

Percampuran kedudukan organ ini pada akhirnya akan berakibat ketidakefektifan di dalam melakukan fungsi pengawasan, pengaruhnya adalah tidak terdapat kontrol atas tindakan pendiri. Pendiri akan semaunya menentukan aktivitas perseroan terbatas, akan terbuka kemungkinan melakukan aktivitas menyimpang yang merugikan perseroan terbatas itu sendiri. Atau mendirikan perseroan terbatas hanya untuk meminimalisir risiko, dengan memanfaatkan prinsip pertanggungjawaban terbatas pendiri yang hanya dimiliki oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas.

Di dalam praktiknya, tidak tertutup kemungkinan banyak aset perusahaan diatasnamakan pendiri, dan tanpa ada pengawasan, maka sulit juga di dalam menentukan kesalahan pendiri untuk menerapkan prinsip pertanggungjawaban tak terbatas, mengingat menentukan kesalahan atau kelalaian organ perseroan perlu mendengar keterangan dari organ perseroan yang lain. Seperti menentukan kesalahan RUPS, perlu mendengar keterangan komisaris atau direksi, demikian sebaliknya. Tentu sulit untuk mendapatkan keterangan yang objektif jika kewenangan ketiga organ dirangkap oleh 1 (satu) orang. Di dalam tulisan ini coba akan dibahas mengenai posisi rangkap jabatan di  dalam sebuah perseroan terbatas yang itu legal mengingat UUPT menentukan batas minimal jumlah pendiri hanyalah 2 (dua) orang, meskipun pendiri yang hanya dua orang mungkin menunjuk pihak ketiga untuk duduk sebagai direksi dan komisaris tapi hal ini jarang dilakukan. Karena hanya untuk memenuhi syarat perseroan terbatas tidak jarang seorang pendiri yang meminjam nama orang lain untuk duduk sebagai pendiri dan hanya mengambil saham 1 % . Sehingga jika menentukan siapa yang duduk sebagai pendiri kadang sering asal-asalan, menentukan komisaris dan direksi pun demikian.

Ketentuan syarat minimal pendiri sebuah perseroan terbatas sebagaimana diatur di dalam pasal 7 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) UUPT seperti disebut di atas, juga menjadi syarat jumlah orang – orang yang terlibat di dalam perseroan terbatas. UUPT hanya menentukan syarat jumlah pendiri dan syarat minimal modal yang diatur di dalam pasal 7 dan pasal 32 UUPT, tidak terdapat ketentuan mengenai syarat jumlah karyawan atau syarat minimal SDM harus ada untuk perseroan terbatas dapat didirikan sehingga ukurannya adalah pada aktivitas perusahaan, apakah perusahaan dapat terus beroperasi dengan keterbatasan jumlah SDM. Selebihnya hanya menjadi persyaratan yang harus dituangkan di dalam sebuah anggaran dasar, bahwa sebuah anggaran dasar perseroan terbatas sekurang-kurangnya harus memuat :

  1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
  2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
  3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
  4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
  6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Bagaimana jika sebuah anggaran dasar tidak mencantumkan syarat minimal sebagaimana di atas, misalkan di dalam sebuah anggaran dasar tidak disebutkan susunan dewan direksi dan komisaris, apakah anggaran dasar perseroan tidak akan disahkan. Atau sejauh mana persyaratan mengenai direksi dan komisaris dicek oleh kementrian hukum dan ham sebelum disahkan, apakah ketentuan organ perseroan terbatas yang terdiri dari direksi, komisaris, dan RUPS mutlak harus ada semua, atau memungkinkan jabatan rangkap. Kalau memperhatikan ketentuan pasal 101 ayat (1) UUPT bahwa “Anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus”, serta ketentuan pasal 116 huruf b UUPT yang berbunyi sebagai berikut “Dewan komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain”, maka akan diketahui baik direksi maupun komisaris dapat mengambil bagian saham di dalam sebuah perseroan. Atau jika dihubungkan dengan jabatan rangkap organ perseroan terbatas, ketentuan di atas menunjukkan bahwa UUPT mengizinkan terdapat jabatan rangkap untuk direksi dan RUPS atau komisaris dan RUPS. Bagaimana dengan jabatan rangkap direksi dengan komisaris, apakah hal ini juga dimungkinkan?, tidak terdapat ketentuan di dalam UUPT yang mengatur hal ini atau tidak terdapat satu pasal pun di dalam UUPT yang memuat pengertian bahwa jabatan komisaris dan direksi bisa dirangkap.

      Di dalam UUPT disebutkan bahwa organ perseroan terbatas terdiri atas RUPS, Dewan direksi, dan Dewan komisaris. Pada dasarnya ketiga organ tersebut melengkapi kebutuhan sebuah perusahaan agar dapat beroperasi secara maksimal, karena masing-masing menjalankan fungsi sendiri-sendiri yang mandiri yakni direksi menjalankan fungsi pengurusan, komisaris menjalankan fungsi pengawasan, dan RUPS menjalankan fungsi di luar fungsi mengurus dan mengawasi. Kewenangan ketiga organ tersebut masing-masing diatur di dalam UUPT sebagai berikut :

1)   Direksi

a.  Melakukan pendaftaran perseroan terbatas,

b. Menyusun rencana kerja tahunan dan menyampaikannya kepada dewan komisaris atau RUPS,

c. Melakukan pengurusan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengurusan,

d. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham,

e. Membuat laporan tahunan

2)   Komisaris

a. Melakukan pengawasan atas kegiatan pengurusan perseroan yang dilakukan oleh direksi,

b. Memberikan laporan pengawasan kepada RUPS,

c. Menyetujui rencana kerja tahunan yang telah dibuat oleh direksi.

3)   RUPS

a. Melakukan kewenangan khusus yakni kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan / atau anggaran dasar.

b. Menyetujui tindakan hukum perusahaan berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan.

c. Menyetujui perubahan anggaran dasar, menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris,

d. Memberikan persetujuan atas pengurangan atau pun penambahan modal perseroan,

e. Memberikan persetujuan mengenai peralihan saham baik berupa pembelian kembali saham perseroan, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, penyertaan aset perseroan dalam sebuah usaha, pengikatan aset perseroan dalam sebuah jaminan. Dsb.

UUPT tidak mengatur mengenai susunan jabatan rangkap di dalam sebuah perseroan terbatas, padahal di dalam pasal 7 ditentukan batas minimal jumlah pendiri adalah 2 (dua) orang. Hal ini menunjukkan ketidakefektifan ketentuan organ perseroan dan kewenangan organ perseroan yang diatur di dalam UUPT. Selanjunya yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang harus dilakukan oleh pendiri yang hanya berjumlah 2 (dua) orang, di dalam memenuhi syarat ketentuan UUPT mengenai organ perseroan terbatas. Di dalam praktik sering digunakan adalah 1 (satu) orang pendiri merangkap disamping sebagai RUPS sebagai direksi, dan 1 (satu) orang pendiri lainnya merangkap disamping sebagai RUPS sebagai komisaris. Hal ini masih mungkin dilakukan untuk perusahaan yang bidang usahanya bukan termasuk kegiatan usaha perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat dan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka,  karena untuk perusahaan tersebut di atas harus mempunyai direksi sedikitnya 2 (dua) orang direksi, dan mempunyai komisaris sedikitnya 2 (dua) orang komisaris sebagaimana diatur di dalam pasal 92 ayat (4) jo. pasal 108 ayat (5) UUPT.

      Kondisi jumlah pendiri yang hanya 2 (dua) orang yang mempengaruhi keterbatasan SDM untuk ditempatkan untuk posisi komisaris dan direksi, tidak dapat disesuaikan untuk perusahaan yang bidang usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perusahaan berbentuk perseroan terbuka, mengingat untuk perusahaan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat serta perusahaan berbentuk perseroan terbuka harus mempunyai direksi dan komisaris masing – masing sedikitnya 2 (dua) orang. Jabatan rangkap tidak mungkin bisa diberlakukan, karena menempatkan satu orang pendiri sebagai direksi dan RUPS masih mungkin, namun menempatkan satu orang pendiri untuk menduduki posisi RUPS, direksi, dan komisaris sekaligus adalah tidak dibenarkan. Membiarkan jabatan direksi dan komisaris dirangkap oleh orang yang sama pada akhirnya hanya akan menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan kewenangan, akan terjadi konflik kepentingan jika fungsi mengurus disatukan dengan fungsi mengawasi. Hal demikian ini semestinya diatur di dalam UUPT, namun UUPT tidak mengatur.

Di dalam sebuah perusahaan yang terdiri atas dua orang pendiri dimana satu orang pendiri hanyalah formalitas, hanya memiliki 1 % saham di dalam praktik seringkali operasional perusahaan dilakukan oleh pendiri. Baik posisi RUPS, direksi, maupun komisaris semuanya diduduki oleh pendiri. Dengan cara membagi tugas pendiri yakni ada yang menjalankan fungsi pengurusan dan ada yang menjalankan fungsi pengawasan, fungsi pengawasan umumnya dipegang oleh pendiri yang memiliki saham minoritas karena hanya formalitas saja. Dengan demikian di dalam anggaran dasar hanya disebutkan nama pemegang saham mayoritas dan nama direktur masing-masing menyebutkan nama pemegang saham mayoritas, dan pemegang saham minoritas dan  komisaris masing-masing menyebut nama pemegang saham minoritas. Kalau anggaran dasar demikian sudah lazim di dalam praktik, berarti kedudukan ketiga organ perseroan sebagai kedudukan yang harus independen tidak menjadi ketentuan yang memaksa harus ditaati.

Dengan memperhatikan kewenangan organ – organ perseroan, seharusnya setiap organ perseroan ditempati oleh orang yang berbeda. Sehingga ada yang mempunyai tanggung jawab mengurus dan melaporkan hasil pengurusan aktivitas perseroan, ada yang bertanggungjawab mengawasi, serta ada yang bertanggungjawab meminta laporan. Ketidaktegasan di dalam memberlakukan ketentuan organ perseroan pada akhirnya hanya akan menyebabkan permasalahan sebagai berikut :

  1. Sering tidak tegas di dalam menentukan organ komisaris, sehingga kerja direksi tidak ada yang mengawasi.
  2. Posisi RUPS dan direksi dirangkap oleh satu orang, sehingga tidak perlu ada rapat RUPS. Keputusan-keputusan direksi sering dibuat dengan tanpa pertimbangan pihak lain, terdapat monopoli kebijakan didalam melakukan pengurusan perusahaan.
  3. Perseroan terbatas bukanlah perseroan terbatas yang sesungguhnya, karena hanya permainan satu orang pendiri yang memanfaatkan kelemahan di dalam UUPT, dilakukan dengan menyertakan nama orang lain untuk melengkapi jumlah pemegang saham meskipun tidak melakukan kontribusi layaknya pemegang saham, sedangkan posisi organ dapat ditentukan semaunya.
  4. Di satu sisi akan sulit menjamin sebuah perusahaan berkembang, dan di sisi lain penyimpangan-penyimpangan dengan mengatasnamakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas akan semakin mungkin terjadi.
  5. Keberadaan perseroan terbatas hanyalah dilakukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan kalau perlu dilakukan dengan merugikan pihak lain, salah satunya dengan cara memisahkan pertanggungjawaban RUPS, komisaris, dan direksi dengan pertanggungjawaban perusahaannya.

 

 

Sedangkan untuk ijin-ijin perusahaan berupa surat keterangan domisili Perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, TDP/WDP dan PKP, maka dokumen-dokumen pelengkap yang diperlukan adalah:
1. Kartu Keluarga Direktur Utama
2. NPWP Direksi (kalau tidak ada, minimal Direktur Utama)
3. Copy Perjanjian Sewa Gedung berikut surat keterangan domisili dari pengelola gedung (apabila kantornya berstatus sewa)
Apabila berstatus milik sendiri, yang dibutuhkan:
– Copy sertifikat tanah dan
– Copy PBB terakhir berikut bukti lunasnya
4. Pas photo Direktur Utama/penanggung jawab ukuran 3X4 sebanyak 2 lembar
5. Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, komputer berikut 1-2 orang pegawainya). Biasanya ini dilakukan untuk mempermudah pada waktu survey lokasi untuk PKP atau SIUP
6. Stempel perusahaan (sudah ada yang sementara untuk pengurusan ijin2).

Penting untuk diketahui, bahwa pada saat tanda-tangan akta pendirian, dapat langsung diurus ijin domisili dan NPWP. Setelah itu bisa membuka rekening atas nama Perseroan. Setelah rekening atas nama perseroan dibuka, maka dalam jangka waktu max 1 bulan sudah harus menyetor dana sebesar 25% dari total modal ke rekening perseroan untuk dapat diproses pengesahannya. Karena apabila lewat dari 60 (enam puluh) hari sejak penanda-tanganan akta, maka perseroan menjadi bubar berdasarkan pasal 10 ayat 9 UU PT No. 40/2007. Jadi Anda harus segera mengurus SIUP dan TDP paling lambat 30 hari agar bisa segera membuka rekening dan menyetor modal.

Legalitas PT sudah lengkap ==> buka rekening bank atas nama PT ==> setor modal ==> Pengesahan

2. Modal Untuk Mendirikan PT

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), modal dasar PT adalah sebesar Rp 50 juta dengan minimal 25% nya disetorkan sebagai modal disetor PT. Persyaratan ini kerap menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendirikan PT  tapi modalnya pas-pasan. Padahal mereka paham bahwa mendirikan PT yang memiliki badan hukum dapat mengurangi risiko berbisnis di kemudian hari.

Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan baru dimana besaran modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam PP 29/2016. Meski demikian, persyaratan modal ini hanya berlaku bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
Untuk diketahui modal sebuah PT terdiri dari modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan. Masih menurut UUPT modal dasar minimal sebuah PT adalah Rp. 50 Juta.

Jika modal yang harus ditempatkan atau disetor adalah 25 % saja dari modal dasar, maka modal untuk mendirikan perseroan terbatas bisa dengan hanya memiliki modal minimal Rp. 12.5 Juta saja, dan maksimalnya tentu saja tak berhingga. Semakin besar modal PT, maka semakin baik, karena dengan demikian PT tersebut memiliki modal yang cukup untuk memulai menjalankan usaha, apalagi PT yang didirikan akan menggeluti bisnis developer properti yang padat modal.

Sebenarnya para pendiri harus sudah menyetorkan modalnya pada saat akta pendirian perseroan ditandatangani. Dalam prakteknya, saat ini hanya dibutuhkan Surat Pernyataan bahwa para pendiri akan menyetorkan modal ke perseroan setelah PT tersebut disahkan sebagai badan hukum melalui SK Mentri Hukum dan HAM.

Karena terdapat kesulitan membuka rekening atas nama PT di bank jika perseroan belum berbadan hukum, dengan demikian Surat Pernyataan akan menyetor modal tersebut dianggap sebagai modal yang sudah disetor seperti yang tercantum dalam akta pendirian PT.

Jadi setelah perseroan berbadan hukum dan telah diurus kelengkapan legalitas seperti Surat Keterangan Domisili, NPWP, SIUP dan TDP, maka perseroan sudah resmi sebagai badan hukum dan sudah bisa membuka rekening di bank. Selanjutnya para pendiri atau pemegang saham diwajibkan menyetorkan modal sesuai besaran saham yang menjadi bagian masing-masing seperti tercantum di dalam akta pendirian perseroan.

3. Tempat domisili usaha

Untuk di Wilayah Jakarta, tempat kantor harus sesuai zonasi wilayah. IMBnya tidak boleh rumah tempat tinggal, tapi tempat usaha. Sedang di Daerah di luar jakarta, ada yang memperbolehkan tempat kantornya di rumah/perumahan. Boleh menggunakan rumah sendiri ataupun sewa. Kalau sewa, harus disertai kopi surat perjanjian sewa menyewa.

4. Menentukan Bidang Usaha Sesuai KBLI Terbaru Tahun 2015

Dalam menentukan bidang usaha, setidaknya poin-poin berikut perlu anda perhatikan:

  1. Anda bisa memilih bidang usaha apapun, kecuali yang tertutup dan yang dilarang oleh peraturan.
  2. Bidang usaha yang anda pilih harus dimasukkan dan tertera dalam akta pendirian PT.
  3. Bidang usaha yang anda pilih akan menentukan jenis izin usaha yang perlu anda miliki.
  4. Bidang usaha yang anda pilih sebaiknya spesifik dan sesuai KBLI terbaru. Jika anda ingin berbisnis perdagangan umum (general trading), anda perlu spesifik komoditas apa yang akan anda jual, misalnya untuk perdagangan pakaian eceran ada di kode 4771.
  5. Anda juga perlu memperhatikan kode KBLI dengan teliti karena hal ini akan terkait erat dengan prosedur pengurusan izin usaha bagi bisnis anda.

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) merupakan klasifikasi aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi rujukan bagi instansi terkait untuk melihat kode bidang usaha yang akan menentukan jenis izin usaha yang sesuai. Untuk usaha perdagangan umum, kode bidang usaha ini akan dimuat dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Lebih lanjut kode bidang usaha dari bisnis utama anda akan dicantumkan di Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Merujuk pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) jenis KBLI yang masih digunakan yaitu KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sementara KBLI 2015 merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. KBLI 2015 merupakan pemuktakhiran data lapangan usaha dari KBLI 2009 dengan melihat pada pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Dalam KBLI 2009, tiap kode disebutkan secara spesifik dan jumlah kode bidang usaha yang dapat diadopsi ke dalam SIUP lebih sedikit. Sementara KBLI 2015 tampak berusaha menggeneralisir bidang usaha. Selain itu, lebih banyak kode bidang usaha dalam KBLI 2015 yang dapat diadopsi ke dalam SIUP. Hal ini untuk memudahkan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, dalam menentukan bidang usahanya.

5. Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT 

Meski terkesan sederhana, persyaratan BPJS untuk mendirikan PT ini kerap menjadi kendala. Pengurusan online masih memakan waktu lebih lama ketimbang pengurusan secara manual. Kenapa BPJS Ketenagakerjaan ini penting? Di beberapa wilayah, misalnya Jakarta, adanya sertifikat BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu persyaratan untuk dapat mengurus SKDP. Jika anda menyimak poin 2 diatas, tanpa SKDP akan sulit untuk mendapatkan dokumen legalitas usaha lainnya seperti NPWP badan, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen yang perlu anda siapkan:

  1. Formulir yang sudah diisi;
  2. Akta pendirian PT;
  3. Surat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi PT); dan
  4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang didaftarkan.

Setelah permohonan anda terverifikasi, anda akan mendapat email penetapan besaran iuran pertama. Kemudian akan ada formulir online yang perlu diisi kembali sebelum anda mendapatkan lembar kode iuran. Dengan berbekal kode iuran tersebut, anda melakukan penyetoran iuran pertama BPJS Ketenagakerjaan, dan akhirnya anda bisa mengambil sertifikat BPJS Ketenagakerjaan atas nama PT anda di kantor BPJS.

6. NPWP Direktur dan NPWP Perusahaan

Dalam pengurusan NPWP badan bagi PT saat ini, Kantor Pajak memberikan aturan main baru.

Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan harus sudah dalam format terbaru yaitu format tahun 2015. Ciri khas dari format terbaru ini adalah adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP direktur bersangkutan yang tertera di kartu NPWP pribadinya. Selain NIK, alamat yang tertera di kartu NPWP pribadi tersebut harus sama dengan alamat yang tertera dalam KTP yang masih berlaku.

Kedua, untuk meningkatkan ketaatan pajak, direktur PT sebaiknya tidak memiliki tunggakan pajak. Jika ada tunggakan SPT Tahunan, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu membayar tunggakan pajak tersebut beserta dengan denda keterlambatannya. Biaya denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa tepat waktu anda dalam melunasi tunggakan beserta denda tersebut.

7. SIUP dan TDP Online

Untuk anda yang ingin mendirikan PT yang bergerak di perdagangan umum, maka izin usahanya adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi anda yang ingin mendirikan PT di Jakarta, sekarang dapat menggunakan layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Namun layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP menengah dan besar.

Bagi PT dengan SIUP menengah dan besar, artinya modal disetor PT diatas Rp 500 juta, dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan sekali login dan pengisian formulir online, anda akan mendapatkan SIUP dan TDP sekaligus.

Bagi PT dengan SIUP kecil, artinya modal disetor PT berkisar dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tidak dapat simultan. Setidaknya anda perlu 2 (dua) kali login, pertama saat mengajukan SIUP secara online. Kedua, saat mengajukan permohonan TDP secara online setelah SIUP terbit.

 

Sumber :
1. http://easybiz.id/prosedur-dan-syarat-pendirian-pt-terbaru-yang-wajib-anda-ketahui/
2. https://hksalam.wordpress.com/2012/11/28/legalitas-rangkap-jabatan-organ-perseroan-sebuah-konsekuensi-atas-macam-organ-perseroan-dan-batas-minimal-jumlah-pendiri/

 

 

1

Proses Pengurusan Ijin Lembaga Penyiaran Radio Swasta (Komersial)

April 2, 2017

Era sekarang ini, harga listrik mahal, jumlah pengiklan turun, banyak stasiun radio yang tumbang, hingga akhirnya yang sudah punya ijin terpaksa ditake over oleh perusahaan lain. Tapi di sisi lain, ada beberapa radio yang sudah jatuh bangun berulang kali tapi masih tetap ingin bertahan, bahkan justru mempunyai cita-cita menjadi radio yang sangat besar dan terbaik di daerahnya.

Lupakan untuk mengurus ijin radio komunitas karena kanal frekuensi komunitas hanya ada 3 kanal, yaitu 107.7, 107,8 dan 107.9. Empet-empetan!!! Dan daya pemancarnya pun dibatasi maksimal 50 watt, dengan jangkauan maksimal 2,5 Km. Meskipun pada kenyataannya di lapangan ada banyak radio komunitas yang menayangkan iklan komersial dan jangkauannya sangat jauh, juga frekuensinya menempati yang tidak seharusnya karena kanal frekuensi komunitas sudah penuh. Tapi hal ini tetaplah tidak aman jika terkena sweeping balmon ataupun mendapat protes dari radio swasta resmi yang lain karena mengganggu sinyal radio mereka.

Apakah sulit ya mengurus ijin penyiaran lembaga swasta ???

Kuncinya ada 3 :

  1. Tidak ingin selamanya menjadi radio gelap
  2. Tahu prosedurnya (jalannya)
  3. Asal ada kemauan dan uang yang cukup tentunya, maka akan ada jalan, selama kanal frekuensinya masih tersedia dan peluangnya akan segera dibuka lagi.

Apa maksudnya peluang ???

Pembukaan kanal frekuensi yang masih tersedia akan diumumkan oleh dirjen postel. Bulan Januari 2017 sudah diterbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Frequency Modulation. Issuenya, pertengahan bulan April 2017 akan dibuka lagi peluang usahanya. So, segera persiapkan persyaratan.

Sebelum Anda mendirikan radio dan memulai proses perijinan, ada baiknya mengukur dulu anggaran Anda berapa dan visi ke depan seperti apa. Buat perencanaan yang matang supaya radio Anda tidak tumbang sebelum berperang. Jangan sampai Anda seperti membangun sebuah rumah, belum sampai rumah itu jadi ternyata Anda sudah kehabisan dana. Jika sudah MANTAF, Anda bisa mulai mendirikan pemancarnya, towernya, studionya, timnya dll.

Ada banyak kasus dimana tower sudah berdiri, pemancar juga menggunakan buildup, tapi akhirnya dipermasalahkan oleh warga. Warga ada yang menuding bahwa pemancarnya nyeplet ke tivi, towernya takut kalau ambruk (padahal kalaupun towernya ambruk ya masih di tanahnya radio), dan takut kena sambar petir. Ada-ada saja memang, dan di sini warga bisa dengan mudah dihasut pihak ketiga yang tidak menyukai keberadaan radio yang Anda dirikan. Di sinilah kesabaran dan keberanian Anda diuji untuk berhadapan langsung dengan warga dan provokator yang mungkin ada di balik layar. Sebaiknya sebelum semua didirikan, ada baiknya untuk mengundang semua warga, diajak makan bersama, lalu utarakan apa rencana Anda dalam mendirikan radio. Jangan lupa untuk memberikan kompensasi terhadap warga, misal warga sekitar dapat internet gratis atau bingkisan tiap tahunnya.. Ya itu istilahnya TRANSAKSI dengan warga. Setelah itu jangan lupa untuk sekalian meminta KTP dan tanda tangan warga, diketahui ketua RT/RW setempat. Ini yang namanya ijin prinsip dengan warga.

Di sisi lain, untuk membangun radio yang “ideal” dibutuhkan SDM yang mumpuni. SDM ini menjadi kunci maju mundurnya sebuah radio.

Masih tetap semangat untuk mengurus ijin radio Anda ??? Kalau masih mau, mari terus baca artikel ini sambil nyruput secangkir kopi ….

1. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN STASIUN RADIO BARU

Untuk Badan Hukum PT (Radio komersial/swasta)

  1. Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika cq. Direktur Operasi Sumber Daya. Contoh surat permohonan ISR dapat diunduh disini;
  2. Surat pernyataan kesanggupan membayar BHP Frekuensi Radio. Surat pernyataan ini dapat disatukan dalam surat permohonan, sebagaimana dimaksud pada angka 1);
  3. Salinan Akta Pendirian Badan Hukum dan Akta Perubahan beserta pengesahannya.
  4. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  5. Formulir permohonan ISR yang telah diisi secara lengkap dan benar. Formulir ISR beserta petunjuk cara pengisiannya dapat diunduh disini;
  6. Gambar konfigurasi jaringan komunikasi dan peta lokasi;
  7. Data/brosur spesifikasi teknis perangkat radio dan antenna. Perangkat yang akan digunakan telah memiliki sertifikat perangkat dari Ditjen SDPPI;
  8. Salinan Izin Prinsip atau Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi bagi penyelenggara telekomunikasi dan Izin Prinsip atau Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi penyelenggara Penyiaran (khusus untuk Studi-Transmitter Link/STL).

2. TATA CARA PERMOHONAN IZIN STASIUN RADIO BARU

Permohonan ISR dapat diajukan secara:

  1. Daring (online), yaitu perizinan elektronik melalui web yang disediakan oleh Ditjen SDPPI; atau
  2. Luring (offline), yaitu perizinan melalui surat tertulis atau melalui Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI;
  3. Antar muka mesin (machine to machine interface).

Pemohon ISR disarankan untuk menggunakan fasilitas perizinan elektronik melalui web (elicensing).

Diagram alir permohonan ISR Dinas Tetap dan Bergerak Darat
Gambar 1. Diagram alur permohonan ISR Dinas Tetap dan Bergerak Darat

Permohonan ISR Dinas Tetap dan Bergerak Darat yang disampaikan secara luring akan diproses melalui fasilitas elicensing oleh petugas internal Ditjen SDPPI. Namun demikian, permohonan ISR yang disampaikan secara luring diperlukan waktu verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan data parameter teknis serta data entry yang dilakukan secara manual, sedangkan permohonan ISR yang disampaikan secara daring (elicensing), verifikasi dan validasi data administrasi dan data parameter teknis dilakukan secara otomatis oleh sistem, sehingga pemohon dapat mengetahui sedari dini apabila ditemukenali terdapat persyaratan yang belum lengkap sampai dengan permohonan ISR dinyatakan lengkap.

Tahapan proses perizinan ISR Dinas Tetap dan Bergerak Darat, sebagai berikut:

  1. Pemohon mengajukan surat permohonan ISR beserta kelengkapan persyaratan;
  2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data parameter teknis. Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan ISR dinyatakan lengkap, dilakukan data entry pada Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS). Untuk permohonan ISR yang disampaikan melalui elicensing, pemohon memasukan data permohonan ISR sendiri secara online dan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi serta validasi kesesuaian data teknis dilakukan secara otomatis oleh sistem sehingga dapat diketahui secara langsung oleh pemohon;
  3. Analisa teknis ketersediaan kanal frekuensi radio yang bebas dari gangguan (harmful interference);
  4. Otorisasi persetujuan penetapan ISR dan penerbitan SPP BHP Frekuensi Radio. Masa laku SPP BHP Frekuensi Radio untuk ISR Baru adalah 30 hari kalender sejak diterbitkan. SPP BHP Frekuensi Radio dapat diunduh sendiri oleh pemohon melalui elicensing atau diminta melalui Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI serta UPT Ditjen SDPPI (Balmon/Loka/Posmon) setempat. Dalam hal pemohon tidak melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio, maka penetapan ISR dibatalkan;
  5. Pembayaran BHP Frekuensi Radio oleh pemohon melalui host-to-host Bank Mandiri atau Bank BNI;
  6. Penerbitan ISR;
    Pendistribusian ISR bagi pemohon di daerah dilakukan melalui UPT Ditjen SDPPI (Balmon/Loka/Posmon) setempat.

Selengkapnya bisa Anda baca di http://www.postel.go.id/artikel-izin-spektrum-frekuensi-radio-tata-cara-dan-persyaratan-7-2162

Semua prosedur di atas dapat Anda tempuh setelah Anda memiliki ijin prinsip penyiaran.

Bagaimana caranya memperoleh ijin prinsip ?

Mari kita bahas satu persatu biar terang benderang mulai dari awal…

 

1. Persyaratan pendirian Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Radio

  1. Didirikan oleh WNI
  2. Badan Hukum dalam bentuk PT yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio (tidak boleh bercampur aduk dengan usaha lain yang sudah ada, jadi Anda harus membuat PT yang masih baru)
  3. Seluruh modal awalnya dimiliki oleh WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia yg seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI

 

2. Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran

Materi Pengumuman, antara lain meliputi:

  1.   Wilayah layanan siaran;
  2.   Jangka waktu pengajuan permohonan; dan
  3.   Jumlah kanal frekuensi

Pengumuman peluang dilakukan secara periodik setiap 5 tahun sekali untuk radio FM. Dapat dibuka diluar periode tsb berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi atau perkembangan teknologi.

3. Pengajuan Permohonan

  1. Permohonan tertulis kepada menteri melalui KPI sebanyak 2 rangkap, 1 kepada menteri dan 1 kepada KPI.
  2. Persyaratan permohonan : administratif, program siaran dan data teknik. Cuma 3 ini saja yang diperlukan.
  3. Menteri (dapat dibantu Pemda dan Balmon) memeriksa persyaratan administratif & data teknik. Sedang KPI bertugas memeriksa program siaran.

Lalu dilanjutkan dengan EDP (evaluasi dengar pendapat) dengan KPID untuk menerbitkan rekomendasi kelayakan (RK) dan usulan frekuensi. Selanjutnya jika RK sudah keluar, maka akan dibawa ke FRB (Forum Rapat bersama) antara KPI dengan pemerintah.

4. Forum Rapat Bersama

  1. Terdiri dari KPI dengan pemerintah
  2. Dilaksanakan seleksi jika jumlah pemohon melebihi jumlah kanal frekuensi yang tersedia
  3. Hasil FRB adalah memutuskan apakah permohonan IPP diterima atau ditolak

Tata cara dan kriteria seleksi :

  1. Seleksi dilakukan apabila Jumlah pemohon (rekomendasi) melebihi jumlah kanal frekuensi radio yang tersedia
  2. Seleksi dilakukan dengan metode evaluasi komparatif

Anggota Tim Seleksi terdiri dari:

    • KPI
    • Ditjen SKDI
    • Ditjen Postel

Evaluasi komparatif dilakukan terhadap :

  • Aspek   Program Siaran
  • Aspek   Teknik penyiaran 
  • Aspek   Bisnis

Aspek Program Siaran :

  • uraian tentang waktu siaran;
  • sumber materi mata acara siaran;
  • khalayak sasaran;
  • daya saing program siaran;
  • prosentase mata acara secara keseluruhan;
  • rincian siaran; dan
  • pola acara siaran harian dan mingguan

Aspek Teknis :

  • sarana dan prasarana yang akan dibangun;
  • perangkat yang akan digunakan;
  • tata letak dan tata ruang stasiun pemancar dan stasiun penyiaran (studio); dan
  • kesesuaian antara wilayah layanan dan perkiraan jangkauan wilayah siaran berdasarkan konfigurasi pemancar dan sistem antena

Aspek Bisnis :

  • kecukupan modal;
  • kelayakan rencana bisnis;
  • kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
  • masalah pemusatan kepemilikan dan kepemilikan silang

5. Ijin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran

Menteri menerbitkan Ijin Prinsip paling lama 30 hari kerja setelah keputusan FRB.

Ijin prinsip ini digunakan untuk :

  1. Sebagai dokumen dan bukti untuk pengurusan izin-izin atau rekomendasi administratif spt: IMB, HO, SITU, TDP;
  2. Pelaksanaan  pembangunan infrastruktur;
  3. Pengurusan ISR;
  4. Pelaksanaan Uji Coba Siaran; dan
  5. Evaluasi penyelenggaraan Uji Coba Siaran.

6. Ijin Stasiun Radio

  1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Spektrum Frekuensi, POSTEL
  2. Pemohon membayar Biaya Penggunaan Frekuensi (BHP)
  3. Direktur Jendral Postel menerbitkan ISR

7. Uji Coba Siaran

  1. Dilaksanakan selama enam bulan (dapat diperpanjang satu kali setelah evaluasi)
  2. Uji coba siaran dilaksanakan  setelah mendapatkan ISR;
  3. Selama masa uji coba, lembaga penyiaran harus menyampaikan informasi terkait “Uji Coba Siaran” kepada pemirsa;
  4. Selama uji coba siaran dilarang melakukan siaran iklan, kecuali iklan layanan masyarakat
  5. Dilarang melakukan perubahan terhadap data administrasi, program siaran dan data teknik penyiaran, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

8. Evaluasi Uji Coba Siaran

  1. Tim Evaluasi : KPI, Ditjen SKDI dan Postel
  2. Materi Evaluasi : Persyaratan Administratif, Program Siaran, Data Teknik

9. Biaya IPP

Lembaga penyiaran radio wajib membayar :

  1. Biaya IPP
  2. Biaya Hak Frekuensi Radio

Rincian biaya IPP :

  1. Biaya Ijin Prinsip
  2. Biaya IPP
  3. Biaya perpanjangan IPP

Nominalnya kurang lebih antara 6 – 15 juta.

Jangka Waktu IPP : Diperpanjang tiap 5 tahun sekali

 

Formulir pengajuan ke KPID dan dokumen-dokumen lainnya bisa Anda baca di sini.

Berikut beberapa referensi lain yang bisa Anda baca :

  1. Tata Cara Pembuatan PT
  2. Cara Mengurus Ijin IMB
  3. Cara Mengurus Ijin HO

0

Ingin mendapatkan email inspiratif dari Purba Kuncara langsung ke inbox Anda ?

Silahkan daftar di mailing list purbakuncara.com